PT. TROPICA NUCIFERA INDUSTRY

PT. TROPICA NUCIFERA INDUSTRY 

Penelitian kelapa sudah dilakukan sejak tahun 1979, kemudian pada tahun 1987 DR. Bambang Setiaji, M.Sc bersama Pusat Peran serta Masyarakat aktif melatih masyarakat untuk memproduksi minyak kelapa sebagai bagian dari gerakan untuk pemberdayaan ekonomi. Selain itu pada tahun yang sama didirikanlah industri Minyak Kelapa di Kecamatan Bambanglipuro Bantul. Industri Minyak Kelapa ini berbasiskan masyarakat. Kegiatan ini sempat terhenti karena tidak adanya dukungan karena dianggap minyak kelapa mengandung kolesterol tinggi.

Pada tahun 2003, DR. Bambang Setiaji, M.Sc kembali mengembangkan kegiatannya dibidang kelapa dengan membuat Pusat Pengolahan Kelapa Terpadu, ketika itu reseach tentang minyak kelapa mulai banyak dilakukan dan dipublikasikan dimanca Negara, bahkan dari reseach tersebut terungkap beberapa keajaiban minyak kelapa bagi kesehatan dan mulai tahun 2006 lembaga ini dirubah namanya menjadi COCO POWER agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga selanjutnya Coco power ini bergerak sebagai pengembangan pengolahan kelapa secara terpadu. Untuk mendukung kegiatannya Coco Power pada tahap pertama membuat desa binaan di Kecamatan Galur, sebagai Pilot Project bagi pembentukan kawasan industri masyarakat berbasis kelapa.

Kelapa ini dijuluki pohon kehidupan, karena setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan, dari buah kelapa dapat dikembangkan lebih dari 11 industri yang dimungkinkan untuk dibuat dalam suatu kawasan industri kecil ditingkat kecamatan atau sentra industri.

Untuk menunjang program tersebut, DR. Bambang Setiaji, M.Sc membuat lembaga profit dengan nama PT. Tropica Nucifera Industry (PT.TNI) yang bertugas memasarkan hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh Desa Binaan Coco Power, saat ini PT. TNI telah mendaftarkan produknya dengan merk Povco dan dalam proses mempatenkan sehingga masyarakat dapat memproduksi minyak dengan metode ini dengan standar dan kualitas yang terkontrol dari Coco Power tanpa harus takut terkena klaim pelanggaran HAKI.